jump to navigation

Pemerintah Matangkan Rekrutmen CPNS dari Honorer K2 23/01/2013

Posted by Admin FKGHS in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

JAKARTA – Pengangkatan tenaga honorer kategori 1 (K1) menjadi CPNS belum beres, pemerintah sudah dihadapkan dengan kewajiban mengangkat tenaga honorer kategori 2 (K2).

Meskipun pola pengangkatannya berebeda, potensi kisruh tetap menghantau pengangkatan honorer K2.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno mengatakan, secara teknis proses pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS masih belum final. “Rencananya kita matangkan melalui pembahasan bersama DPR tanggal 23 (Januari) depan,” ujarnya kemarin.

Eko menuturkan, dalam rapat ini akan bahas sejumlah beberapa hal krusial. Misalnya soal kuota dan formasinya. Sebagaimana diketahui jika jumlah tenaga honorer K2 di Indonesia mencapai sekitar 600 ribu lebih.

Pemerintah sudah memastikan jika negara tidak memiliki kemampuan untuk merekrut seluruh seluruh tenaga honorer K2 itu. Sehingga tidak semua tenaga honorer akan terangkat dan pengangkatannya juga bertahap mulai tahun ini hingga 2014 nanti.

Selain itu, dalam pertemuan bersama DPR itu akan dibahas kepastian tanggal pelaksanaan rekrutmen CPNS baru dari kelompok tenaga honorer K2. Sebelumnya mencuat kabar jika rekrutmen CPNS dari kelompok tenaga honorer berlangsung pada Juni atau Juli depan.

Dari seluruh kesiapan teknis yang belum matang tersebut, pemerintah sudah memastikan jika pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS menggunakan model tes tertulis. Sistem pengangkatan ini berbeda dengan tenaga honorer K1 yang langsung diangkat menjadi CPNS tanpa tes.

“Apakah nanti tes tulis honorer K2 akan bareng dengan CPNS pelamar umum atau digelar khusus, akan segera ditetapkan,” jelas Eko.

Pemerintah juga berharap pengangkatan tenaga honorer K2 ini tidak serumit K1. Sebagaimana diketahui, karena banyak laporan dari masyarakat, pengangkatan tenaga honorer K1 harus melewati banyak verifikasi. Seperti quality assurance (QA) hingga investigasi atau audit lapangan.  (wan)

sumber : http://www.jpnn.com

 

FKGHS Dorong Pemda Lakukan Verifikasi GHS 10/04/2012

Posted by Admin FKGHS in Uncategorized.
Tags:
5 comments

BATUJAJAR (GM) – Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendorong pemerintah daerah segera menindaklanjuti surat edaran (SE) dari Kemenpan dan Reformasi Birokrasi (RB) RI No. 3/2012 tentang Data Tenaga Honorer Katagori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II. Dalam SE tertanggal 12 Maret 2012 tersebut, pemkab diminta melakukan verifikasi dan validiasi ulang.

Sementara terkait kategori tenaga honorer dalam hal ini guru honor sekolah (GHS) di KBB, hasil validasi tahun 2010 tercatat sebanyak 1.400 orang.

“Mengenai verifikasi dan validasi ulang pada dasarnya adalah domain pemerintah daerah. Sedangkan FKGHS sebagai organisasi guru honor, tentu berkewajiban mengawal keberlangsungan verifikasi dan validasi ulang agar hasil tenaga honorer yang masuk pada kategori II tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh publik,” terang Ketua FKGHS KBB, Asep Tingkin di Batujajar, Minggu (8/4).

Masih menurut Asep, sehubungan dengah hal tersebut, organisasi guru honorer telah melakukan rapat koordinsi di Pontren Salafiah Batujajar dalam rangka menyikapi SE dari Kemenpan/RB RI No.3/2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II tertanggal 12 Maret 2012.

“Dalam isi surat edaran tersebut dinyatakan bahwa setiap Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah harus melakukan verifikasi dan validasi terhadap data K 1 dan K 2 yang telah disampaikan kepada Kemenpan/RB, dan sebagai tindak lanjut dari surat edaran Nomor 5/2010 mengenai Pemetaan Tenaga Honorer tanggal 28 Juni 2010,” tegasnya.

Dari hasil rapat koordinasi tersebut juga dinyatakan bahwa organisasi guru honor sekolah akan lebih mengintensifkan komunikasi dengan leading sector dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), dan juga Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) KBB. Karena dengan adanya koordinasi dan komunikasi tersebut, secara langsung akan mengeliminasi berbagai persoalan yang dikhawatrikan bisa saja muncul.

“Pada prinsipnya kita berupaya membantu untuk kelancaran proses pendataan. Karena dengan adanya komunikasi, akan memudahkan pendataan ulang,” katanya.

Sehubungan dengan proses pendataan yang akan memunculkan tenaga honor mejadi CPNS tersebut, lanjutnya, dapat dikatakan menjadi secercah harapan bagi guru honorer yang sudah bertahun-tahun menjalankan profesinya mendidik siswa. Oleh karena itu, dengan adanya pendataan kembali tenaga honorer di lingkungan pemerintahan yang di dalamnya termasuk guru, sudah merupakan hal yang wajar jika proses pendataan ini menjadi tumpuan bagi guru honor untuk meningkatkan status.

sumber :http://www.klik-galamedia.com tanggal 9 april 2012

Surat Edaran Nomor: 03 Tahun 2012 Tentang Data Tenaga Honorer Kategori I Dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II 20/03/2012

Posted by Admin FKGHS in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
8 comments

Surat Edaran Nomor: 03 Tahun 2012 Tentang Data Tenaga Honorer Kategori I Dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II

Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan
Daerah telah menyampaikan daftar nama tenaga honorer kategori I Jumlah tenaga honorer kategori II.

Hasil penyampaian data tenaga honorer sebagaimana dimaksud di atas, telah dilakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer kategori I oleh BKN dan BPKP dan hasilnya terdapat tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) dan tidak memenuhi kriteria (TMK) berdasarkan PP. No. 48 Tahun 2005 jo PP. No. 43 Tahun 2007 sebagaimana terlampir (fampiran I).

Berdasarkan pengaduan beberapa elemen masyarakat atau pejabat tertentu masih ada dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan sebagai tenaga honorer kategori I yang memenuhi kriteria (MK).

Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, diminta kepada setiap pimpinan instansi untuk mengambil langkah-Iangkah sebagai berikut:

untuk lebih lengkapnya, silahkan DOWNLOAD  file PDF di bawah ini :

Klik file di bawah.

SURAT EDARAN menpan 2012_NO 003

 

PP Honorer jadi CPNS Ditenggat April, Pemda yang Punya Lebih 200 Honorer Dicurigai 14/02/2012

Posted by Admin FKGHS in Uncategorized.
Tags: , , , ,
1 comment so far

 

Azwar Abubakar. Foto: Mustafa Ramli/Jawa Pos

JAKARTA–Pemerintah dan DPR RI memutuskan akan melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap instansi pusat maupun daerah yang memiliki lebih dari 200 tenaga honorer tertinggal kategori satu.

Langkah serupa juga dilakukan terhadap instansi pemerintah yang data honorernya mendapat laporan pengaduan secara tertulis, baik yang disampaikan kepada presiden, wakil presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Disinyalir terdapat indikasi rekayasa ataupun manipulasi data tenaga honorer yang disampaikan oleh sejumlah instansi  pemerintah kepada BKN,” ujar Menpan-RB Azwar Abubakar dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (13/2).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Taufiq Effendi itu, DPR RI juga mendesak pemerintah agar dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS menjadi PP, paling lambat April 2012 dan selanjutnya dilaporkan kepada Komisi II DPR. U

Untuk itu, Kemenpan-RB bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta BKN diminta segera menyelesaikan dan menuntaskan kegiatan verifikasi dan validasi ulang terhadap tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah secara tepat dan akurat.

“Pemerintah harus menyelesaikan RPP Honorer Tertinggal paling lambat April. RPP ini sudah terlalu lama molor,” tegas Taufik.

Terkait dengan RPP honorer, Azwar mengatakan, saat ini pihaknya telah menyampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk diproses lebih lanjut menjadi PP.

Dalam kesempatan itu, Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno mengemukakan, dari 152.130 tenaga honorer kategori I, hampir semuanya telah divalidasi dan diverifikasi. Hasilnya, hingga 31 Desember 2011 sebanyak 72.569 memenuhi kriteria (MK), dan 77.891 orang tidak memenuhi kriteria (TMK).

Sedangkan tenaga honorer kategori II yang telah sampai BKN per 31 Mei 2011 berjumlah 633.824 orang. Jumlah ini mengalami penambahan data kategori I sebanyak 8.956, sehingga jumahnya menjadi 642.780 orang.  Mereka terdiri dari tenaga honorer di instansi pusat sebanyak 84.996 orang, dan di daerah mencapai 577.784 orang.(esy/jpnn)

sumber : http://www.jpnn.com

Azwar Abubakar. Foto: Mustafa Ramli/Jawa Pos

JAKARTA–Pemerintah dan DPR RI memutuskan akan melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap instansi pusat maupun daerah yang memiliki lebih dari 200 tenaga honorer tertinggal kategori satu.

Langkah serupa juga dilakukan terhadap instansi pemerintah yang data honorernya mendapat laporan pengaduan secara tertulis, baik yang disampaikan kepada presiden, wakil presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Disinyalir terdapat indikasi rekayasa ataupun manipulasi data tenaga honorer yang disampaikan oleh sejumlah instansi  pemerintah kepada BKN,” ujar Menpan-RB Azwar Abubakar dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (13/2).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Taufiq Effendi itu, DPR RI juga mendesak pemerintah agar dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS menjadi PP, paling lambat April 2012 dan selanjutnya dilaporkan kepada Komisi II DPR. U

Untuk itu, Kemenpan-RB bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta BKN diminta segera menyelesaikan dan menuntaskan kegiatan verifikasi dan validasi ulang terhadap tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah secara tepat dan akurat.

“Pemerintah harus menyelesaikan RPP Honorer Tertinggal paling lambat April. RPP ini sudah terlalu lama molor,” tegas Taufik.

Terkait dengan RPP honorer, Azwar mengatakan, saat ini pihaknya telah menyampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk diproses lebih lanjut menjadi PP.

Dalam kesempatan itu, Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno mengemukakan, dari 152.130 tenaga honorer kategori I, hampir semuanya telah divalidasi dan diverifikasi. Hasilnya, hingga 31 Desember 2011 sebanyak 72.569 memenuhi kriteria (MK), dan 77.891 orang tidak memenuhi kriteria (TMK).

Sedangkan tenaga honorer kategori II yang telah sampai BKN per 31 Mei 2011 berjumlah 633.824 orang. Jumlah ini mengalami penambahan data kategori I sebanyak 8.956, sehingga jumahnya menjadi 642.780 orang.  Mereka terdiri dari tenaga honorer di instansi pusat sebanyak 84.996 orang, dan di daerah mencapai 577.784 orang.(esy/jpnn)

Pemerintah Kembali Umbar Janji Upaya Menyelesaikan Pengangkatan Tenaga Honorer 14/02/2012

Posted by Admin FKGHS in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

JAKARTA – Kesekian kalinya pemerintah mengumbar janji akan menuntaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Kali ini, pemerintah berjanji men-deadline penuntasan pengangkatan April mendatang. Janji ini diharapkan bisa meredam berbagai ancaman. Diantaranya boikot Unas 2012.

Janji dari pemerintah tersebut disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) saat diundang rapat dengar pendapat di Komisi II DPR kemarin (13/2). “Ya benar, pemerintah siap menyelesaikan persoalan RPP honorer paling lama April,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo.

Dia berharap, pemerintah benar-benar menepati janjinya ini. Sehingga, tidak menimbulkan polemik di kalangan tenaga honorer. Dia mengakui jika selama ini pemerintah sering berjanji akan menuntaskan persoalan honorer. Tetapi akhirnya meleset juga.

Janji mengangkat honorer sudah muncul Agustus 2011 lalu. Saat itu, Kemen PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) kompak jika RPP pengangkatan honorer akan diteken Presiden SBY paling lambat akhir tahun 2011. Nyatanya, hingga saat ini RPP tersebut tidak kunjung diteken. Celakanya, hingga saat ini draf RPP itu masih ngendon di Kemen PAN-RB. “DPR semua kompak. Persoalan honorer harus dituntaskan segera,” tegas Ganjar.

Di tengah gelombang desakan penuntasan urusan pengangkatan honorer ini, terungkap persoalan mendasar yang menyebabkan pengesahan RPP pengangkatan honorer berlarut-larut. Persoalannya adalah, Presiden SBY ingin persoalan verfikasi dan validasi honorer saat ini benar-benar beres dulu. Presiden tidak ingin ada persoalan yang lebih pelik setelah pengesahan RPP kelak.

Ketua Umum Forum Honorer Indonesia (FHI) Nur Ainie usai mengikuti RDP dengan Komisi II menjelaskan, memang benar saat ini muncul laporan kecurangan atau manipulasi update data tenaga honorer. Baik kategori 1 (digaji APBN atau APBD), maupun kategori 2 (digaji non APBN atau APBD).

Ainie menyebutkan beberapa daerah yang masih menyisakan laporan kasus manipulasi tadi. Diantaranya di Brebes dan Blora, Jawa Tengah. Kemudian di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, serta di Lampung.

“Jika benar-benar serius, pengangkatan honorer di daerah yang masih kasus tadi dilangkahi dulu,” pinta Ainie. Namun, harapan tadi cukup kecil mengingat pemerintah dibawah komando Presiden SBY cukup hati-hati sekali dalam mengambil kebijakan strategis. Termasuk urusan penuntasan pengangkatan honorer menjadi CPNS. Meski demikian, Ainie yang juga menjadi honorer K2 berharap janji pemerintah yang kesekian kali ini bisa dipenuhi.

Menteri PAN-RB Azwar Abubakar dalam RDP kali ini menjelaskan perkembangan pengesahan RPP pengangkatan honorer dengan tenang. Azwar membenarkan jika hasil verifikasi dan validasi yang akhirnya menetapkan 67 ribu honorer K2 ternyata memunculkan indikasi rekayasa atau manipulasi.

“Kita masih terima laporan pengaduan tentang pendataan tenaga honorer,” ujar Azwar. Laporan ini datang dari DPR, DPRD, asosiasi tenaga honorer, sejumlah LSM, dan masyarakat perorangan.

Di tengah tekanan pengangkatan honorer yang kuat dan indikasi manipulasi ini, akhrinya Kemen PAN-RB membawa nasib RPP pengangkatan honorer ke rapat yang dipimpin Wakil Presiden Boediono. Tepatnya pada Selasa pekan lalu (7/2).

Sehari kemudian, Kemen PAN-RB menindaklanjuti hasil dari rapat ini. “Pada intinya perlu dilakukan verifikasi dan validasi ulang,” ujar dia. Upaya ini digarap bareng antara Kemen PAN-RB, BKN, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Azwar optimis target pengesahan RPP bisa tuntas sesuai tenggat waktu yang sudah ditetapkan. April depan. (wan)

sumber :www.jpnn.com

Insentif Setahun Tak Kunjung Cair Guru Honorer Tagih Janji 14/02/2012

Posted by Admin FKGHS in Uncategorized.
Tags: , , ,
1 comment so far
DIPONEGORO,(GM)-
Puluhan guru honorer dari Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung menagih janji Gubernur Jabar yang akan memberikan insentif pada tahun 2011.
Namun hingga saat ini masih banyak guru honorer yang belum menerima dana insentif sebesar Rp 100.000/bulan/guru itu. Hal tersebut mereka sampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jln. Diponegoro Bandung, Senin (13/2).

“Janjinya Gubernur akan memberi insentif bagi guru honorer hingga Rp 300.000/guru/tahun. Namun janji insentif yang besarannya Rp 100.000 saja banyak yang belum dibayarkan. Padahal janjinya dicairkan tahun 2011,” ungkap Ketua FKGH Kota Bandung, Yan Yan Herdiyan kepada wartawan di sela-sela unjuk rasa.

Menurutnya, di antara daerah yang belum mendapatkan insentif tersebut antara lain Kab. Garut, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, dan Kota Bandung.

“Kalau tidak salah ada tujuh kabupaten dan kota yang belum bisa dicairkan insentifnya. Dananya memang kecil, tapi kalau disatukan jumlahnya cukup besar. Makanya, kami datang ke sini agar insentif tersebut segera dibayarkan,” katanya.

Selain itu, pihaknya mempertanyakan data Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Dari sekitar 350.000 guru honorer di Jabar, hanya sebagian kecil yang sudah memiliki NUPTK. Pihaknya sempat menanyakan hal ini ke Dinas Pendidikan (Disdik) tapi alasannya tidak jelas. Bahkan kami menduga lambatnya proses NUPTK karena ada permainan oknum Disdik.

Di samping itu, pihaknya juga menemukan double counting. Satu nomor dipakai untuk dua orang guru. “Berarti ini ‘kan ada yang tidak benar dalam pendataan. Kami pernah meminta data guru honorer ke Disdik, tapi mereka tidak mau memberikannya. Kalau tidak ada apa-apa mengapa tidak diberikan. Dengan begini kami mengindikasikan berarti ada apa-apa dalam database NUPTK,” jelasnya.

Database kacau

Sementara itu, anggota Ketua Komisi E DPRD Jabar, Syarif Bastaman mengungkapkan pihaknya akan segera memfasilitasi untuk mempertemukan Gubernur dengan perwakilan guru honorer.

“Untuk menuntaskan masalah ini kami siap mempertemukan perwakilan guru honorer dengan Gubernur sesegera mungkin,” kata Syarif di depan puluhan guru honorer.

Anggota Komisi E DPRD Jabar lainnya, Didin Supriadin menyayangkan anggaran insentif untuk guru honorer yang belum tersalurkan semuanya. Padahal anggaran tersebut sudah dialokasikan di APBD 2011.

Selain itu, semrawutnya database guru honorer itu tidak lepas dari kekacauan database dan perencanaan di Disdik. “Dari awal kami sudah ingatkan agar Disdik Jabar membereskan database dulu sebelum melakukan kegiatan. Namun nyatanya database ini tidak beres-beres juga. Salah satu buktinya soal realisasi insentif yang dikeluhkan guru honorer,” jelas Didin.

Ia menduga tertundanya pencairan anggaran insentif bagi guru honorer dijadikan alat politik menjelang pemilihan gubernur (pilgub). “Bisa saja seperti itu. Sengaja diulur-ulur dan dicairkan dekat-dekat pilgub untuk meraih simpati masyarakat. Kami meminta, soal kesejahteraan guru jangan dipolitisasi. Keterlambatan pencairan ini akan kita pertanyakan dalam bahasan di dewan saat LKPJ nanti,” tegasnya.

sumber : http://www.klik-galamedia.com

Rp 69 Miliar DAK Pendidikan di KBB 30/01/2012

Posted by Admin FKGHS in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment
NGAMPRAH,(GM)-
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun ini mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) untuk Bidang Pendidikan sebesar Rp 69 miliar. Dana itu diperuntukkan bagi pembangunan perpustakaan sekolah dan pengadaan alat peraga pendidikan.

Dibandingkan tahun lalu, DAK tahun ini naik sebesar Rp 14 miliar. Penyalurannya pun kini tidak lagi melalui Dinas Pendidikan (Disdik), tetapi langsung diserahkan kepada sekolah penerima bantuan.

“Anggaran ini diberikan langsung dengan pola swakelola. Sekitar 80 persen dana itu dikelola sekolah dan sisanya oleh rekanan untuk peningkatan mutu. Dengan sistem tersebut, diharapkan penggunaan dana ini bisa berjalan sesuai dengan semestinya,” terang Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bandung Barat, Agustina Priyanti di Batujajar, Kamis (26/1).

Agustina mengatakan, tahun ini dilakukan luncuran penyelesaian DAK 2011 yang perencanaannya sudah dilakukan. Seperti tahun sebelumnya, kali ini DAK pun digunakan untuk pembangunan ruang perpustakaan dan alat peraga pendidikan serta alat kesenian. “Bantuan program DAK tahun ini diprioritaskan untuk pembangunan ruangan perpustakaan dan alat peraga pendidikan,” ujarnya.

Secara lebih detail, lanjutnya, alokasi anggaran DAK 2012, yaitu untuk rehab ruang kelas yang rusak berat Rp 90 juta dan pembangunan ruang kelas baru Rp 120 juta. Sementara itu, anggaran untuk peralatan laboratorium IPA sebesar Rp 50 juta, laboratorium bahasa Rp 125 juta, dan peralatan laboratorium IPS Rp 90 juta.

Menurutnya, tahun lalu Pemkab Bandung Barat merealisasikan penggunaan DAK 2010 dengan anggaran Rp 33,9 miliar untuk 125 SD. Dana itu digunakan untuk pembangunan fisik sebesar Rp 9 miliar dan masing-masing sekolah menerima dana sebesar Rp 72 juta. sisanya dialokasikan untuk mebeler Rp 8 juta, sarana peningkatan mutu Rp 90 juta, alat peraga Rp 60 juta per kelas, dan sarana teknis Rp 25 juta.

sumber : galamedia

Terkait Transparansi GHS Kategori II OGHS Bisa Koordinasi dengan BKPP dan Disdikpora 30/01/2012

Posted by Admin FKGHS in Uncategorized.
Tags: ,
1 comment so far
BATUJAJAR,(GM)-
Organisasi Guru Honorer Sekolah (OGHS) bisa melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) KBB, sehubungan dengan adanya tuntutan transparansi data GHS kategori II. Hal itu diatur dalam SE Menpan No. 05/2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Kalau ada dari organisasi guru honorer menanyakan nama-nama guru honorer baik kategori I maupun kategori II, silakan saja konfirmasi ke Disdik atau BKPP. Kita terbuka dalam hal ini,” tegas Asisten Administrasi KBB, Wandiana menanggapi tuntutan transparansi data GHS dari OGHS di Batujajar, Kamis (26/1).

Menurut Wandi, proses verifikasi dan validasi yang dilakukan Disdikpora KBB juga secara langsung melibatkan tiga organisasi guru honorer. Yakni Forum Guru Honorer Indonesia (FGHI), Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS), dan Paguyuban Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer (PPTKH). Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga tidak terjadi data ganda GHS sebagaimana yang dikhwatirkan.

“Ketika dilakukan pendataan, kita mengkhawatirkan data ganda karena ada guru honorer yang mengajar tidak hanya di satu sekolah saja atau ada guru honorer yang pindah mengajar, ini bisa berpotensi munculnya data ganda. Oleh karena itu, dilakukan verifikasi dan validasi,” ujarnya.

Pendataan

Proses pendataan tersebut pertama kali dilakukan bagian kepegawaian dari SKPD. Setelah pendataan di SKPD selesai, kemudian ditindaklanjuti di BKPP dan Inspektorat. Setelah itu, data tersebut diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Berdasarkan data dari BKPP KBB, jumlah keseluruhan tenaga honorer dari hasil pendataan di setiap SKPD untuk kategori I sebanyak 167 orang dan dua di antaranya GHS. Sedangkan untuk kategori II sebanyak 1.734 orang. Dari data tersebut, 1.400 di antaranya merupakan GHS.

Sehubungan dengan kelanjutan dari hasil pendataan tersebut, Wandi mengatakan, hingga saat ini masih menunggu PP yang akan mengatur pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. “Hingga saat ini kita masih menunggu PP yang berhubungan dengan perubahan status tenaga honorer. Setelah PP diterbitkan, baru proses akan berjalan sesuai tahapan yang telah ditentukan,” paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris FKGHS KBB, Dadan Saepudin sempat menyampaikan perlunya transparansi data GHS yang tercover dalam kategori II. Transparansi yang diharapkanya tersebut tidak hanya jumlah GHS, tetapi juga informasi nama-nama GHS yang masuk dalam pendataan kategori II. Sehubungan dengan hal itu, FKGHS KBB akan mengawal proses perubahan status GHS tersebut seiring terbitnya PP yang mengatur pengangkatan tenaga honorer.

sumber : galamedia

FKGHS Tuntut Transparansi Data Honorer 25/01/2012

Posted by Admin FKGHS in Uncategorized.
Tags: , , ,
2 comments

ilustrasi gambar : oleh erick FKGHS

BATUJAJAR, (GM)
Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS) Kab. Bandung Barat (KBB) mengharapkan transparansi data untuk guru honorer kategori II. Hal itu diperlukan menjelang persiapan CPNS yang kini tinggal menunggu kebijakan dari pusat dalam menentukan nasib guru honorer tersebut.

“Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) KBB yang diterima FKGHS, tercatat sekitar 1.000 guru honorer yang masuk ke dalam data kategori II,” terang Sekretaris FKGHS KBB, Dadan Saepudin di Batujajar, Senin (23/1).

Menurut Dadan, data tersebut mereka terima saat FKGHS melakukan audiensi dengan Komisi D DPRD KBB.

“Itu baru berupa angka, tidak berupa nama-nama, siapa saja yang masuk dalam kategori II. Munculnya namanama tersebut secara langsung mengarah pada adanya transparansi,” katanya.

Dikatakan Dadan, pendataan kategori II ini menjadi perhatian bagi guru honorer di KBB, terlebih bagi mereka yang merasa terakomodasi dengan pendataan tersebut.

“Secara organisasi kita juga mendata guru honorer yang masuk sehingga organisasi profesi guru honorer ini bisa menjadi mitra bagi pemerintah, baik dalam konteks koreksi maupun memberi masukan,” ujarnya.

Tentukan nasib

Sehubungan dengan pengangkatan tenaga honorer tersebut, disampaikan Dadan, masih menunggu tanda tangan dari presiden mengenai PP tentang Pengangkatan Tenaga Honorer sebagai pengganti PP No. 48. “Kalau sudah ditandatangani, nantinya akan menentukan nasib tenaga honor pada kategori I atau II,” jelasnya.

Di sisi lain, tambah Dadan, ada kebijakan moratorium PNS hingga Desember 2012 yang menghentikan pengangkatan PNS. Tapi apabila kebijakan tersebut sudah dicabut, pihaknya yakin pemerintah akan memperhatikan nasib guru honorer tersebut.

“Waktu audiensi di DPRD kita sudah mengetahui angka-angkamya. Karena itu kita akan coba untuk audiensi ke BKPP terkait siapa saja nama-nama yang ada di dalam data tersebut, sehingga dengan kita bisa mengetahui dan memahaminya,” paparnya.

Sehubungan dengan penentuan katageri I dan katageri II, pihaknya menilai hal ini merupakan apresiasi pemerintah. Karena itu, upaya mendorong perubahan status tersebut harus dilakukan secara objektif sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

sumber : ( Galamedia 24 januari 2012)

Guru honorer Pekanbaru berunjuk rasa 09/01/2012

Posted by Admin FKGHS in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Pekanbaru (ANTARA News) – Ratusan guru honor yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap (FKGTT) menggelar unjuk rasa untuk memperjuangkan nasib mereka di Pekanbaru, Senin.
Dengan mengenakan pakaian seragam warna coklat dan batik PGRI, mereka berkumpul di samping perpustakaan daerah Soeman HS. Mereka juga membawa poster dan spanduk besar bertuliskan nada kekecewaan terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai mengabaikan nasib para guru honor.

“Kami pencetak generasi bangsa telah dianiaya,” teriak seorang guru perempuan didalam barisan pengunjuk rasa.

Ketua FKGTT Pekanbaru, Sahran Ritonga, mengatakan saat ini sedikitnya 500 guru tidak tetap di Pekanbaru habis masa kontraknya sejak 31 Desember 2011. Para guru kini merasa resah karena nasib mereka tidak jelas, akibat belum ada kepastian perpanjangan kontrak apalagi pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil.

Karena itu, ia mengatakan, guru honor menginginkan agar SK Guru GTT Pekanbaru ditandatangani Walikota Pekanbaru sebagaimana yang dilakukan sebelumnya.

“Bahkan, kami mendengar semua guru tidak tetap akan menggunakan `outschorsing`, karena itu kami mendesak tidak ada pemutusan hubungan kerja ataupun pengalihan guru tidak tetap kepada pihak ketiga,” katanya.

“Perpanjang SK Guru GTT Kota Pekanbaru pada tahun 2012, tolong perhatikan nasib kami,” katanya.

Selain itu, para guru juga meminta agar anggaran gaji guru honor dimasukan dalam APBD Pekanbaru tahun 2012.

“Kami seakan dianaktirikan, karena honor Satpol PP saja dianggarkan dalam APBD, tapi kenapa honor kami bergantung pada komite sekolah,” ujarnya.

Aksi tersebut berjalan tertib meski mengakibatkan arus lalu lintas terganggu. Puluhan petugas kepolisian terpaksa menutup satu jalur jalan di depan gedung perpustaan daerah karena dipenuhi ratusan guru yang berunjuk rasa.

Selanjutnya, para guru melakukan aksi jalan kaki ke arah kantor Walikota Pekanbaru di Jl Jenderal Sudirman. (F012)

Editor: Ella Syafputri

sumber : antaranews.com